WABULA, 13 Oktober 2026 – Pemerintah Desa Wabula bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton menggelar pertemuan bersama perangkat adat Wabula dan jajarannya pada Selasa, 13 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil pengukuran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Wabula yang telah dilaksanakan pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan BPN Kabupaten Buton, dalam hal ini Ibu Shanti bersama anggota, serta perangkat adat Wabula yang terdiri atas Parabela, Imam, dan jajarannya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas langkah selanjutnya dalam proses pengukuran dan pengadministrasian tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Wabula.
Berdasarkan hasil pengukuran sebelumnya, luas wilayah yang telah berhasil diukur baru mencapai sekitar 75 hektare. Sementara itu, program pengukuran yang direncanakan oleh BPN Kabupaten Buton mencakup luas 500 hektare. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kesepahaman antara pemerintah desa, BPN, dan perangkat adat agar proses pengukuran dapat dilanjutkan dengan baik.
Dalam pertemuan tersebut, perangkat adat Wabula menegaskan bahwa keberadaan Parabela, Imam, dan seluruh jajarannya memiliki peran penting dalam menjaga, melindungi, serta mengayomi masyarakat adat, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah ulayat.
Parabela Wabula menyampaikan bahwa proses pengukuran tanah ulayat bukan bertujuan untuk mengambil atau menghilangkan hak-hak masyarakat, melainkan untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut agar tetap terpelihara. Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen masyarakat adat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi Wabula yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Menurut perangkat adat Wabula, pelestarian tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan persoalan pertanahan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan adat istiadat, identitas, dan kehidupan sosial masyarakat hukum adat Wabula.
“Pengukuran hak ulayat ini bukan untuk mengambil hak-hak masyarakat, tetapi untuk mengayomi dan menjaga hak-hak masyarakat agar tetap terlindungi. Kami ingin agar budaya dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Wabula tetap terjaga dan terlaksana sampai kapan pun,” demikian penegasan Parabela Wabula.
Sementara itu, Kepala Seksi Sengketa bersama anggota BPN Kabupaten Buton menjelaskan bahwa proses pengukuran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Wabula akan tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku. Apabila terdapat keberatan atau klaim dari masyarakat lain terhadap bidang tanah yang berada di dalam kawasan yang sedang diadministrasikan sebagai wilayah masyarakat hukum adat, keberatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penyelesaian sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku.
Bidang tanah yang terbukti memiliki hak kepemilikan tersendiri perlu diidentifikasi dan ditangani secara jelas agar tidak terjadi pencampuran antara hak perseorangan dan wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat. Dengan demikian, proses pengukuran diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan memperhatikan hak-hak pihak yang berkepentingan.
Pemerintah Desa Wabula bersama perangkat adat dan BPN Kabupaten Buton berharap agar koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga proses pengukuran tanah ulayat dapat diselesaikan dengan baik. Langkah ini diharapkan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian administrasi pertanahan sekaligus mendukung perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Wabula.
Melalui proses tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku, sehingga perlindungan hak masyarakat dan kelestarian budaya adat Wabula dapat berjalan beriringan.
