BPN Buton: 500 Hektare Diakomodir Tahun 2026, Sisanya Dilanjutkan Tahun 2027
WABULA — Pemerintah Desa Wabula terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan memberikan kepastian administrasi terhadap keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat.
Menindaklanjuti hasil sosialisasi yang dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Aula Kantor Bupati Buton, Pemerintah Desa Wabula kembali menggelar sosialisasi terkait Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 3 September 2026, sekitar pukul 10.00 WITA, di Aula Kantor Desa Wabula.
Sosialisasi dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton, perwakilan dusun/kelompok (delegasi), tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Wabula, La Unci, selaku pimpinan rapat. Sementara narasumber dari BPN Kabupaten Buton masing-masing adalah Kepala Seksi Pengukuran, Indriani, dan Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak, Ersanti.
Bahas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ulayat
Dalam sosialisasi tersebut, BPN Kabupaten Buton memberikan penjelasan mengenai proses pengadministrasian, pengukuran, pendaftaran, serta penetapan hak atas tanah ulayat. Pembahasan juga menitikberatkan pada kesiapan masyarakat hukum adat dan Pemerintah Desa Wabula dalam mendukung proses pengukuran tanah masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah hukum adat Wabula.
Tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Wabula bukan sekadar persoalan pertanahan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan sejarah, adat istiadat, budaya, dan identitas masyarakat Wabula yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Budaya adat Wabula hingga saat ini masih terus dilestarikan. Parabela, Imam, dan perangkat adat lainnya mempunyai peranan penting dalam menjaga serta mempertahankan nilai-nilai adat agar tetap hidup dan tidak hilang di tengah perkembangan zaman.
Wilayah Adat Desa Wabula Mencapai 1.228 Hektare
Berdasarkan wilayah hukum adat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat Wabula, wilayah tanah ulayat tersebut membentang dari Wacu Kandi-Ndi sampai Picikoluno Ponu.
Pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan wilayah adat masyarakat Wabula sekaligus mendukung pelestarian adat dan budaya yang telah berlangsung sejak dahulu.
BPN: 500 Hektare Diakomodir Tahun 2026
Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak BPN Kabupaten Buton, Ersanti, menjelaskan bahwa proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Wabula dilakukan secara bertahap.
“Dari luas tanah ulayat Wabula sekitar 1.228 hektare, yang terakomodir pada tahun 2026 seluas 500 hektare. Selanjutnya akan diselesaikan pada tahun 2027,” ujar Ersanti dalam kegiatan sosialisasi.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa proses penataan tanah ulayat Wabula akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan proses administrasi, pengukuran, serta ketentuan yang berlaku.
Kepala Desa: Adat dan Tanah Ulayat Harus Dijaga Bersama
Kepala Desa Wabula, La Unci, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa akan terus mendukung proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, delegasi dusun/kelompok, serta masyarakat sangat penting agar proses pendataan dan pengukuran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi wilayah hukum adat yang selama ini dipahami dan diwariskan oleh masyarakat.
“Tanah ulayat merupakan bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat hukum adat Wabula. Karena itu, proses pengadministrasian dan pendaftarannya harus kita dukung bersama, dengan tetap menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh para leluhur,” ujar La Unci.
Ia berharap proses pengukuran dan pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan lancar sehingga keberadaan wilayah adat Wabula memiliki administrasi yang semakin jelas dan dapat dijaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.
Sinergi Pemerintah, BPN dan Masyarakat Adat
Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa Wabula, BPN Kabupaten Buton, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat hukum adat Wabula.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan proses pengukuran dan pendaftaran tanah ulayat seluas 1.228 hektare dapat dilakukan secara bertahap, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Desa Wabula berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut sehingga tanah ulayat tidak hanya tercatat secara administrasi, tetapi juga tetap menjadi bagian dari upaya melestarikan adat, budaya, sejarah, dan identitas masyarakat hukum adat Wabula.
