Wabula – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wabula sepakat mendorong penerapan sertipikat hak pakai sebagai solusi menjaga tanah adat sekaligus mendukung pelaksanaan program pertanahan pemerintah.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara MHA Wabula dan BPN Buton di Kantor BPN Kabupaten Buton, Senin (15/6/2026).
Sebagaimana diberitakan media online DomainPublik.id, MHA Wabula menegaskan bahwa mereka tidak menolak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, masyarakat adat berharap pelaksanaan program tersebut tetap memperhatikan keberadaan tanah ulayat dan sistem pengelolaan tanah adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
MHA Wabula juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi persoalan hukum di masa depan apabila seluruh tanah di wilayah adat diterbitkan sertipikat hak milik. Menurut mereka, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya selama ini berdiri di atas tanah yang dihibahkan melalui lembaga adat.
Sebagai solusi, MHA Wabula mengusulkan penerbitan sertipikat hak pakai yang dinilai lebih sesuai dengan karakter pengelolaan tanah secara komunal.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Kepala Kantor BPN Buton, Welly Sonhaji. Menurutnya, masyarakat Wabula yang masih memegang kuat sistem adat lebih cocok menggunakan sertipikat hak pakai dibanding hak milik.
BPN Buton juga berencana menerapkan sertipikat hak pakai secara kolektif di Desa Wabula. Sementara bagi masyarakat di Desa Wabula Satu yang belum memiliki sertipikat, diberikan pilihan untuk mengajukan sertipikat hak pakai secara perorangan maupun kolektif.
Selain membahas sertipikat hak pakai, BPN Buton mengungkapkan telah mengusulkan wilayah adat Wabula untuk dilakukan pemetaan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Proses tersebut nantinya akan melibatkan tim ahli dan akademisi.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Buton, Ersanti, mengatakan sertipikat hak pakai dinilai lebih sesuai diterapkan di kawasan adat karena tetap mempertahankan prinsip pengelolaan bersama.
“(Sertipikat hak pakai) sebenarnya yang lebih bagus. Supaya pengelolaannya namanya adat kan bersama-sama, bukan masing-masing,” kata Ersanti dilansir dari DomainPublik.id, Selasa (16/6/2026).
Ia juga menjelaskan sertipikat hak pakai tetap dapat digunakan sebagai agunan kredit di perbankan meskipun memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali.
BPN Buton saat ini juga menunggu jadwal kedatangan tim pemerintah pusat yang direncanakan melakukan sosialisasi terkait perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah Sulawesi Tenggara.
